Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banggai tahun 2017.
LHP atas LKPD TA 2017 Kabupaten Banggai, diberikan Kepala BPK RI PerwakilanSulteng, Khabib Zainuri kepada Bupati Banggai H. Herwin Yatim dan Wakil Ketua DPRD I Banggai I Putu Gumi, bertempat di Ruang Auditorium Kantor BPK Sulteng, Senin (28/5/2018).
Penyerahan LHP atas LKPD tahun 2017 tersebut, Kabupaten Banggai kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan Bupati Banggai beserta jajarannya yang berhasil mempertahankan WTP.
Penghargaan WTP ini adalah yang ke enam kali secara berturut-turut diterima Pemerintah Kabupaten Banggai, dan yang ketiga kalinya secara beruntun di era kepemimpinan Bupati Herwin Yatim dan Wakil Bupati Mustar Labolo.
Selain Kabupaten Banggai, opini WTP juga diterima lebih dulu Kabupaten Touna dan Kabupaten Parimo pada 25 Mei 2018.
Bupati Banggai Herwin Yatim mengatakan, opini atas LHP atas LKPD tahun 2017 berkat kerja keras dari semua pihak baik eksekutif dan legeslatif. “Semua ini berkat kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif serta para pimpinan perangkat daerah bersama seluruh jajaran yang mampu bekerja secara fokus dan bertanggungjawab,” kata Bupati Herwin.
Pemerintah harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK RI. Untuk itu, apresiasi dan dukungan disampaikan atas upaya BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
Ia berharap, laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih baik dari pengelolaan keuangan sebelumnya.
“Kami terus berupaya untuk memperbaikinya, senantiasa menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dan patuh dengan BPK melalui konsultasi dan koordinasi terus menerus sampai benar-benar jelas dan paham. Karena aset merupakan permasalahan yang sangat rumit dan mengurainya pun tidak bisa cepat, butuh waktu yang lama dan kerja keras serta perlu komitmen pengguna anggaran dan pemangku kebijakan,” jelasnya.
WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan, jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. NAL
