Biaya Distribusi Rastra Buko Belum Dilunasi

Lukman Umafagur

BANGGAI RAYA - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkep, Lukman Umafagur menegaskan, beras sejahtera (Rastra) bukanlah beras miskin (Raskin). Raskin adalah beras subsidi yang kewenangan penyalurannya dapat dilakukan oleh pemerintah kecamatan dengan biaya yang telah ditetapkan kepada masyarakat.

Sedangkan Rastra merupakan beras bantuan sosial. Karena berbentuk bantuan sosial, maka kewenangan penyalurannya menjadi tanggung jawab Dinsos. "Harus dipahami terlebih dahulu apa itu Rastra," kata Lukman kepada Banggai Raya di ruang kerjanya, Rabu (19/12/2018).

Terkait belum tersalurnya Rasta jatah Kecamatan Buko, Lukman mengamini hal itu. Alasannya, karena Pemerintah Kecamatan Buko belum membayar biaya distribusi Rastra pada Triwulan I (Januari, Februari dan Maret) dan Triwulan II (April, Mei dan Juni). Lukman juga mengakui, penunjukan pihak ketiga untuk mendistribusikan rastra itu dilakukan oleh Dinsos.

Namun ketetapan itu tidak ditempuh secara sepihak. "Sebelumnya kami telah mengundang seluruh camat se Bangkep. Pada pertemuan itu kami ingin mempertemukan camat dengan pihak ketiga untuk membicarakan hingga melahirkan solusi tentang metode pendistribusian," terangnya.

Hingga akhirnya diputuskan bahwa pendistribusian diserahkan kepada pihak ketiga dengan ketetapan besaran biaya bervariasi tergantung jarak kecamatan. Sayangnya, dari total 12 kecamatan, hanya Camat Buko yang tidak menghadiri pertemuan itu. “Toh kenyataan hari ini hanya Kecamatan Buko yang bermasalah," tutur Lukman.

Lukman juga menuturkan bahwa tanggung jawab pembayaran biaya distribusi terlanjur melekat di DPA kecamatan. Mungkin, menurut dia, atas dasar itu Camat Buko khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika penunjukan pihak ketiga dilakukan Dinsos. Meski begitu, Lukman memastikan bahwa Camat Buko, Rabu kemarin telah berkoordinasi dengan kepala bidang di Dinsos.

Hasil koordinasinya adalah, camat segera melunasi biaya distribusi di Triwulan I dan Triwulan II, agar jatah untuk Triwulan III (Juli, Agustus dan September) dan Triwulan IV (Oktober, November dan Desember) segera didistribusikan. “Mungkin karena sudah ada desakan, Camat Buko langsung berniat menyelesaikan persoalan administrasi," pungkasnya. RAM

6 Bulan Warga Buko Belum Terima Rasta

Sarkian Abas

BANGGAI RAYA- Sudah enam bulan ini, warga di Kecamatan Buko tak lagi menikmati bantuan beras sejahtera (Rasta). Selama dua triwulan, beras yang seharusnya telah terdistribusi kini masih mengendap di gudang Bulog Luwuk. Kondisi itu pun menuai pertanyaan 13 kepala desa (kades).

Ketua Forum Kades Kecamatan Buko, Wely Siako mengaku, terkejut ketika Dinas Sosial (Dinsos) meminta pertanggungjawaban rasta untuk triwulan ketiga (Juli, Agustus dan September) dan triwulan keempat (Oktober, November dan Desember).

"Saya bingung, apa yang mau dipertanggungjawabkan sedangkan berasnya tidak masuk," ungkap Wely, Selasa (18/12/2018).

Terkait persoalan ini, dia mengaku tidak enak hati untuk mendesak camat. Namun jika itu tidak dilakukan, maka masyarakatlah yang dikorbankan. "Kasihan masyarakat tidak menerima hak mereka. Jadi tidak alasan untuk diselesaikan masalah ini agar masyarakat kembali menikmati rasta," terangnya.

Untuk itu, dia mengonsultasikan masalah ini dengan Dinsos dan pimpinan daerah.

Sementara itu, Camat Buko, Sarkian Abas yang dikonfirmasi menjelaskan, kendala penyaluran ditengarai oleh kebijakan Dinsos. Kata dia, kewenangan anggaran terdapat pada DPA kecamatan. Anehnya, Dinsos justru mengambilalih penunjukan pihak ketiga untuk mendistribusikan.

"Saya tidak tahu siapa pihak ketiganya. Ini persoalan tanggung jawab, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasti mengarah pada kami. Sebab DPA distribusi ada di kecamatan, bukan di dinas," jelasnya.

Dia menambahkan, untuk triwulan satu (Januari, Februari, Maret) dan triwulan dua (April, Mei dan Juni) telah disalurkan, tapi belum dibayarkan biaya distribusi. Akibat belum dibayarkan itulah pihak ketiga enggan menyalurkan rasta untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat.

Sejumlah pejabat Dinsos yang dimintai tanggapan mengaminkan bahwa belum terbayarkannya biaya diatribusi menjadi penyebabnya. Dinsos belum memberi penjelasan lanjut, mengingat pimpinan OPD tidak berada di tempat.

Diketahui, jumlah penerima Rasta Buko sekitar 905 KK yang masing-masing mendapat jatah 10 liter per bulan. Jika dikali enam bulan selama dua triwulan, maka 60 liter Rasta tidak dinikmati tiap-tiap KK. Dengan begitu, dapat disimpulkan 54.300 Kg Rasta menumpuk di gudang Bulog Luwuk. RAM

Tiga Kecamatan di Bangkep Lumbung Narkoba

BANGGAI RAYA- Tiga kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menjadi sorotan pemerintah daerah terkait dengan maraknya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Hal itu terungkap dalam kegiatan seminar Darurat Narkoba di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Tinangkung yang dilaksanakan akhir bulan kemarin.

Plt Bupati Bangkep, Rais Adam dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangkep, Harly bahwa berdasarkan temuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan BNN Bangkep bahwa lumbung penyalahgunaan narkoba di tingkat pelajar dan generasi muda terdapat di tiga kecamatan. Yakni, Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Tinangkung Utara dan Kecamatan Buko.

Menyikapi persoalan tersebut, Plt Bupati Rais Adam meminta seluruh elemen masyarakat di Bangkep untuk terlibat dalam memerangi peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang.

“Beliau sangat mengapresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya kegiatan seminar darurat narkoba oleh LSM WANDIRA. Upaya pemberantasan narkoba sudah sering dilakukan, mulai dari orang dewasa sampai pada anak-anak, walaupun hal tersebut telah dilakukan, tetapi masih banyak juga yang terjerumus narkoba. Olehnya melalui kegiatan seminar akan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan Narkoba,” kata Harly.

Seminar ini adalah membangun pemahaman generasi muda untuk bersih dari penyalahgunaan Narkoba. Untuk terwujudnya hal tersebut membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali pemerintah daerah dan generasi muda sebagai ujung tombak pembangunan.

“Pemuda mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis, sehingga perlu dikembangkan potensi yang dimilikinya melalui pemberdayaan dan pengembangan yang berakhlak, sehat, tangguh, cerdas, mandiri dan professional. Bukan pemuda yang lemah ilmunya, lemah akhlaknya apalagi lemah imannya,” pesan Bupati Rais Adam.
Sementara itu, KBO Res Narkoba Polres Bangkep Ipda Sony R. Mandias yang menjadi salah satu pemateri seminar mengungkapkan bahwa tiga faktor pendorong dalam penyalahgunaan narkoba. Antara lain, secara individu dimulai dari coba-coba, solidaritas teman, identitas diri, guncangan emosi dan pikiran, pelarian masalah, menambah kepercayaan diri dan membangkitkan keberanian.

Sementara faktor lain adalah lingkungan dimulai dari hubungan antar keluarga yang kurang harmonis, pengaruh teman sebaya, pergeseran nilai dalam masyarakat, pengangguran, lingkungan sosial yang individualistik, mobilitas tinggi dan kurang pendidikan keagamaan.

Faktor terakhir adalah zat psikoaktif di antaranya merubah pikiran, merubah suasana hati, merubah perasaan dan merubah perilaku.
Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan, putus sekolah, putus hubungan kerja, hancur masa depan, suka melakukan kekerasan, dapat menyebabkan laka, dapat melakukan kejahatan, menderita bahkan berujung pada kematian.

“Upaya membangun remaja bebas narkoba antara lain peran orang tua untuk keberhasilan anaknya. Melalui keluarga bisa diajarkan nilai-nilai agama, pendidikan, etika dengan cara memberi contoh secara langsung. Sebab narkotika dan minuman keras telah lama dikenal,” tandas Ipda Sony. MAD

Keterangan Foto: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangkep, Harly bersama KBO Res Narkoba, Polres Bankep beserta aktivis LSM Wandira foto bersama usai seminar. FOTO: ISTIMEWA

Rusli Moidadi Jabat Sekda Bangkep

BANGGAI RAYA- Hampir setahun Rusli Moidady menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkep. Kini, status tersebut berubah. Senin (26/11/2018) Rusli berkantor dengan status barunya, yakni Sekda Bangkep.

Pelantikan Rusli sebagai Sekda Bangkep berlangsung di Pondopo Rumah Jabatan Bupati Bangkep, Sabtu (24/11/2018). Rusli dilantik oleh Plt Bupati Bagkep, Rais D Adam. Hadir dalam pelantikan unsur Forkopimda, para aisten, staf ahli serta pimpinan OPD.

Dengan status barunya, memberikan kewenangan lebih kepada Rusli Moidady dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai panglima ASN.

Rusli mengatakan, status barunya tersebut bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan. Sebab, tugas, tanggung jawab dan amanah sangat berat. Namun dengan jabatan tersebut akan dimanfaatkan sebaik mungkin membantu penyelenggaraan pemerintahan dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah Bangkep.

“Tugas berat menanti seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dalam mengejar percepatan pembangunan. Jadi seluruh lini pemerintahan harus mampu bekerja maksimal demi memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai poros regulasi,” kata Rusli. RAM

Kominfo Bangun 3 Menara BTS di Bangkep

BANGGAI RAYA- Kementrian Komunikasi dan Informatika membangun menara seluler atau Base Transceiver Stasion (BTS) di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep). Pembangunan BTS dilakukan oleh PT. Bintang Komunikasi Utama yang merupakan mitra kerja dari Balai Penyedia Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).

Teknisi PT. Bintang Komunikasi Utama, Gali Cendana Indra Pura, mengatakan, Pembangunan BTS ini berlokasi di tiga desa, yaitu; Desa Okumel, Kecamatan Liang, Desa Alul, Kecamatan Bulagi, dan Bonepuso, Kecamatan Bulagi Selatan.

“Untuk Desa Okumel saat ini sudah tahap penyelesaian. Sementara di Desa Alul dalam proses pembangunan dan untuk Desa Bonepuso tinggal mengaktifkan,” kata Gali

Ias menjelaskan, panjang BTS tersebut 30 meter dengan jangkauan jaringannya 4 kilometer. “Namun tidak menutup kemungkinan, jika BTS berada di desa yang tidak terdapat gunung, maka jangkauannya bisa 5 sampai 6 km,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pembangunan BTS diperkirakan selesai pada 7 Juni 2018. “Setelah semuanya selesai, akan dilanjutkan dengan pengaktifan jaringan usai lebaran,” ungkapnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Bangkep, Kondrad D Galala pada mengatakan, lokasi BTS Mini di 3 desa tersebut, adalah sebagai realisasi atas permohonan Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) H. Zainal Mus pada pemerintah pusat Juni 2017 dilanjutkan dengan audiensi dengan BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informatika pada November 2017.

“Pembangunan ini dilakukan setelah Tim BP3TI yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan survei. Kemudian pemerintah desa memberikan hibah tanah untuk tempat pembangunan BTS mini,” kata Kondrad.

Menurut dia, pembangunan menara BTS merupakan bantuan Kementrian Komunikasi dan Informatika. “Ini program dan bantuan pemerintah pusat. Dengan dibangunnya menara seluler ini, semoga dapat dijaga dan digunakan sebaik mungkin,” pesannya. RAM

Seleksi Lelang Terbuka JPTP Tuntas,Farid Bangga Dilibatkan Dalam Tim Pansel

BANGGAI RAYA- Tahapan seleksi lelang terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) Bangkep telah tuntas, sejak Selasa (29/5/2018). Sekitar 25 pejabat eselon tiga ikut dalam seleksi lelang terbuka tersebut.

Dalam seleksi lelang terbuka JPTP ini, Pemda Bangkep melibatkan empat akademisi asal Kota Luwuk Kabupaten Banggai untuk masuk dalam Tim Panitia Seleksi (Pansel). Empat akademisi itu adalah, dua akademisi Unismuh Luwuk yaitu Dr. Farid Haluti yang Rektor di kampus hijau tersebut dan Moh Gifari Sono. Dan dua akademisi lainnya adalah dosen Untika Luwuk.

Anggota Tim Pansel Lelang Terbuka JPTP Eselon II Pemda Bangkep, Dr. Farid Haluti mengatakan, ada 11 jabatan eselon II yang diperebutkan dalam seleksi lelang tersebut. “Selama dua hari kemarin, itu seleksi wawancara. Yaitu pada tanggal 28 sampai 29 Mei 2018,” ujar Farid Haluti kepada Banggai Raya, Rabu (30/5/2018) di ruang kerjanya.

Dalam tes wawancara itu, para peserta seleksi terlebih dahulu memaparkan makalah atau program-programnya ketika menjabat pimpinan OPD nanti. “Tentunya para peserta harus mampu menjabarkan apa visi misi Bupati. Dan memiliki inovasi-inovasi untuk membangun Bangkep kedepan,” jelasnya.

Ke-25 pejabat yang ikut seleksi itu kata dia, didominasi para Sekretaris Dinas di OPD Bangkep. “Diikuti camat, sekdis dan Kabag. Kebanyakan yang ikut itu Sekdis. Dan untuk pengumuman hasil seleksi, tentunya itu kewenangan Pak Bupati. Lebih jelas, bisa langsung ke Ketua Panitia Pansel, Kepala BKD Bangkep,” tuturnya.

Dilibatkan dalam Tim Pansel, tentunya suatu kebanggaan bagi Dr. Farid Haluti selaku akademisi lokal di daerah ini. Dan ia juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemda Bangkep yang telah memberikan kepercayaan kepada akademisi di Kota Luwuk ini. “Kami bangga, karena mendapatkan kepercayaan dari Pemda Bangkep. Dan ini juga tentunya menjadi nilai tambah untuk kampus kami kepada masyarakat,” katanya.

Tak hanya itu, dengan dilibatkan dalam Tim Pansel, menjadi tantangan sendiri bagi Farid Haluti yang merupakan alumni Magister Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta itu. “Dan ini menjadi motivasi kami, untuk terus meningkatkan pengetahuan terkait persoalan-persoalan di daerah. Jadi kita sebagai Tim Pansel, haru paham apa program-program di Dinas Perhubungan, di Dinas Perikanan dan lain-lain. Iya, secara langsung kita ditantang untuk terus meningkatkan pengetahuan kita soal daerah,” pungkasnya. JAD

Jelang Lebaran, Dishub Bangkep Tingkatkan Pengaturan Lalulintas

Banggai Raya – Kepadatan lalulintas diperkirakan meningkat menjelang arus mudik lebaran tahun ini. Untuk mengantisipasi kondisi itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) telah mengarahkan anggotanya di sejumlah titik.

Kepala Bidang Lalulintas Dishub Bangkep Tommy pada media ini Rabu (30/5/2018) mengatakan, penempatan personil tidak hanya terfokus dalam kota saja, namun hingga ke lokasi strategis di wilayah kecamatan.

“Penempatan itu bertujuan agar kepadatan arus mudik dapat terkendali dengan baik guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan serta memastikan aktivitas lalulintas berjalan lancar,” ungkap Tommy belum lama ini.

Dikatakannya, Dishub telah mengalihkan kendaraan dengan menutup sejumlah jalur, diantaranya berada di kawasan memasuki Pelabuhan Salakan dan Pasar Salakan.

Pengalihan, sambungnya, telah dilaksanakan berdasarkan prosedur dan garis komando mengingat kawasan tersebut menjadi pusat tujuan belanja masyarakat. Tak hanya pasar, lapak-lapak pedagang menu buka puasa melalui program bazar Ramadhan juga ditempatkan di kawasan tersebut.

“Untuk mencegah kemacetan maka diberlakukan pengalihan lalulintas,” terang Tommy.

Khusus hari H Idul Fitri nanti, Dishub akan menerjungkan satu peleton personilnya di sejumlah jalur vital kota Salakan yang bekerja sama dengan Satlantas Polres Bangkep.RAM

Bangkep Gelar Sosilisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

BANGGAI RAYA– Wakil Bupati Banggai Kepulauan, H. Rais D.Adam membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu yang dilaksanakan di ruang Kantor Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep), pada Selasa (24/4/2018) lalu.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai Kepulauan bersama Biro Humas dan Protokol Sulawesi Tengah ini sangat diapresiasi oleh Wakil Bupati Bangkep. Rais Adam. Ia menegaskan kegiatan seperti ini akan memberikan pemahaman yang baik dan spesifik terkait tugas dan fungsi PPID Utama dan PPID Pembantu di Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga PPID di daerah ini dapat berjalan dengan baik.

“Untuk itu kepada seluruh stakeholder, terutama para PPID Pembantu agar selalu bersinergi dengan PPID Utama sehingga tugas dan fungsi PPID di Kabupaten Banggai Kepulauan ini dapat terlaksana,” ujarnya.

Wabup berharap ada langkah-langkah percepatan dan kerja nyata, sehingga nantinya tugas dan fungsi PPID Pembantu di setiap OPD dapat terlaksana dan berjalan dengan baik sesuai amanah Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati nomor 4 tahun 2014 tentang Tata kerja PPID di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kabag Humas Publikasi dan Dokumentasi Adiman, SH., M.Si yang mewakili Kepala Biro Humas Dan Protokol yang menjadi pemateri merasa bangga atas kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan ia juga menyaksikan launching Ruang PPID di Kantor Bupati banggai Kepulauan.

Turut hadir dalam kegiatan Wakil Bupati Bangkep, Biro Humas dan Protokol Provinsi Sulawesi Tengah, Unsur Forkompinda Kabupaten Bangkep, Sekertaris OPD Lingkup Pemda Kabupatenm Bangkep, Sekertaris Camat Se Kabupaten Banggai Kepulauan, Para Kabag dan peserta Sosialisasi.RAM