Siswa SMAN 3 Luwuk Buat Film

Sejumlah siswa Kelas XII SMAN 3 Luwuk tengah membuat film tentang The Jurney. FOTO: JAJAD

BANGGAI RAYA- Puluhan siswa Kelas XII SMA Negeri 3 Luwuk membuat film dengan judul The Jurney. Pembuatan film ini sebagai tugas akhir para siswa Kelas XII.

Film dengan judul tentang perjalanan ini, dibuat dengan mengambil lokasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Banggai. “Kami memgambil lokasi ini, karena berkaitan dengan isi cerita film yang kami buat,” kata Ginna salah seorang siswa Kelas XII kepada Banggai Raya, Selasa (26/3/2019).

Ginna menjelaskan, dalam film tersebut, semua percakapan dalam Bahasa Inggris. “Iya, karena ini tugas mata pelajaran Bahasa Inggris. Jadi semua percakapan dalam bentuk Bahasa Inggris,” tuturnya.

Dengan pembuatan film ini, menjadi kenang-kenangan bagi Ginna dan rekan-rekan selama sekolah di SMAN 3 Luwuk. “Ini sebenarnya tidak dipaksakan. Mau bikin atau tidak, dan ini jadi kenang-kenangan nantinya,” pungkasnya. JAD

BPH Unismuh Uji Kelayakan 6 Calon WD FKIP

Salah seorang calon wakil dekan tengah mengikuti fit and proper test yang dilaksanakan oleh BPH Unismuh Luwuk. FOTO: JAJAD

BANGGAI RAYA- Badan Pembina Harian (BPH) Unismuh Luwuk melakukan uji kelayakan atau fit and proper test kepada enam calon Wakil Dekan (WD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada Rabu (27/3/2019).

Enam calon wakil dekan yang mengikuti fit and proper test itu yakni, Muhammad Salahuddin dan Mukmin sebagai Calon WD I Bidang akademik, Nurhikmah dan Sulasmi Anggo sebagai Calon WD II Bidang Keuangan, kemudian Abd Muin Kenta dan Abdul Rabbi Arrasul sebagai Calon WD III Bidang Kemahasiswaan.

Ketua BPH Unismuh Luwuk, H. Basri Sono mengatakan, ada beberapa persyaratan untuk menjadi unsur pimpinan dan itu diatur dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang PTM Pasal 20. Dalam pasal tersebut, calon unsur pimpinan harus taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah.

Kemudian memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan dalam menjalankan tugas. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya lima tahun. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat. Dan terakhir, memilii ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai.

“Dalam uji kelayakan ini, kami menguji tentang kemuhammadiyahaan. Kalau mau ketat, paling tidak calon itu sekurang-kurangnya lima tahun telah menjadi anggota Muhammadiyah. Namun hal itu, kita masih berikan kebijakan,” kata Basri Sono.

Setelah uji kelayakan, nantinya BPH akan memberikan pertimbangan kepad rektor, dan rektor yang akan menetapkan. “Untuk hasilnya, paling tidak, tidak boleh lebih dari dua minggu. Kalau lebih dari waktu itu, rektor bisa mengambil keputusan. Insya Allah Senin atau Selasa depan, hasil uji kelayakan ini kita serahkan ke rektor. Nanti rektor yang menetapkan,” tuturnya.

Melalui fit and proper test itu, pria yang akrab disapa Uwa ini berharap, nantinya para wakil dekan yang di-SK-kan, benar-benar paham dengan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga bisa mengawal dan bersinergi dengan program-program kerja dekan selama satu periode kedepan. JAD

Seleksi Harus Lahirkan Kepala OPD Berkualitas!

Dr. Farid Haluti

BANGGAI RAYA- Pemda Banggai akan melakukan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Kepastian seleksi terbuka berdasarkan pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 01/PANSEL-BGI/XI/2018 Tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II. B di Lingkungan Pemda Banggai.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b yang akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka yakni, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai.

Rencana seleksi terbuka itu direspon kalangan akademisi. Adalah Dr. Farid Haluti.

Rektor Unismuh Luwuk ini berharap, seleksi tebuka nantinya mampu melahirkan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkualitas. “Kami harap, seleksi ini benar-benar dilakukan secara transparan dan mampu melahirkan kepala OPD yang berkualitas. Artinya, dia mampu menguasai bidang itu. Sehingga apa yang menjadi program Bupati dan Wakil Bupati bisa terealisasi dengan baik,” ujar Dr. Farid Haluti kepada Banggai Raya, Jumat (4/1/2019) di ruang kerjanya.

Selaku akademisi, ia berharap Tim Pansel bisa lebih selektif. “Ketika calon peserta nanti menyampaikan visi misinya, itu akan terukur dimana dia menguasai bidang itu. Dan tim pansel harus menyeleksi dengan baik,” katanya.

Menurutnya, agar semua program bisa berjalan dengan baik tentunya OPD harus dipimpin oleh pejabat yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. “Kita lihat sekarang, serapan anggaran tidak tercapai. Itu bukti bahwa ketidak mampuan para pimpinan OPD. Sehingga kami harap, dengan seleksi ini bisa melahirkan Kepala OPD yang berkualitas, yang menguasai bidangnya,” tuturnya.

Tak hanya itu, ia juga berharap kepada para calon pejabat eselon II yang akan mengikuti seleksi terbuka, agar kiranya mengevaluasi diri. “Misalnya, saya ingin menjadi Kadis Pendidikan, apakah saya punya besik di pendidikan? Jadi para pejabat itu harus tahu diri, dan bisa mengevaluasi diri,” cetusnya.

Apalagi kata dia, Tim Pansel mengeluarkan persyaratan yang salah satunya adalah para calon memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif, paling kurang lima tahun. “Syarat ini jelas. Jadi para pejabat yang akan melamar jangan memaksakan diri jika tidak menguasai. Agar ketika dilantik, bisa bekerja maksimal. Kami harap, Tim Pansel bisa bekerja profresional,” harapnya.

Perlu diketahui, dari tujuh jabatan yang dilelang, Dinas Pendidikan yang saat ini dipimpin Tasrik Djibran juga ikut dilelang. “Terkait Dinas Pendidikan yang juga ikut dilelang, mungkin dinilai kerja-kerja Tasrik selama ini tidak maksimal,” cetusnya. JAD

DATA GURU HONORER TIDAK VALID

SEJUMLAH guru honorer di depan ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Banggai menanyakan nasib mereka yang tidak terakomodir sebagai penerima honor daerah. FOTO: RUM LENGKAS

BANGGAI RAYA- Terpaan isu miring menghampiri Dinas Pendidikan Banggai. Beragam isu miring itu menguap sekaitan dengan penerimaan guru non PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mendapatkan insentif dari Pemda Banggai. Sementara ada banyak guru non PNS yang ikut pula mencerdaskan anak bangsa, tapi tak kebagian honor daerah.

Terhadap beragam tudingan miring itu, Kepala Dinas Pendidikan Banggai, Tasrik Djibran angkat bicara. Di awal pembicaraan di ujung telepon, Tasrik Djibran menegaskan bahwa guru honorer tersebut saat diterima untuk mengabdi di satuan pendidikan dengan alasan hanya mencari pengalaman.

Kemudian kepala sekolahlah yang mengajukan guru honorer tersebut sebagai penerima honor dari pemerintah daerah. “Jadi bukan kami yang mengajukan, tapi kepala sekolah. Kami hanya melakukan verifikasi,” tekan Tasrik, Kamis (3/1/2019).

Atas masalah itu, Tasrik mengaku, mereka saat ini tengah mengkaji kembali daftar guru honorer tersebut. Kenapa mesti didata kembali? Sebab, data-data yang diberikan para guru honorer tidak semuanya valid. Ada juga yang belum valid. “Makanya, kami membutuhkan waktu untuk kroscek kembali data-data tersebut, kalau sudah valid baru kami akan sampaikan. Jadi mereka honorer itu diangkat atas persetujuan kepala sekolah,” jelasnya.

Tasrik menguraikan, para honorer datang ke sekolah itu dengan alasan hanya untuk mengabdi dan mencari pengalaman. Nah, kalau diberikan honorer oleh Pemda sebuah kesyukuran. Namun, ketika tidak diberikan honor itu bukan hak dan kewajiban dinas. “Itu semua berdasarkan penilaian dan kajian serta atas rasa kemanusian oleh dinas pendidikan sesuai dengan arahan dan petunjuk Bupati Banggai,” katanya.

Atas kebijakan pemerintah daerah, diberikanlah honor terhadap guru non PNS. Sayangnya, kebijakan ini justru berkembang isu bahwa ada guru honorer terdaftar di sekolah A, tapi menerima honor dari sekolah B. “Berkembanglah isu-isu persoalan honda ini, ada yang mengatakan guru dari sekolah A terdaftar di sekolah B, itu tidak benar. Kemudian ada yang mengatakan bahwa SMA juga diterima, begitu juga dengan sarjana yang bukan dari jurusan pendidikan, itu tidak benar. Nanti kami perlihatkan bukti-buktinya. Memang ini perlu diluruskan,” tegasnya.

Ia mengatakan, saat pelaksanaan verifikasi awal yang dilakukan staf disdik, para guru honorer memberikan data yang tidak akurat, sehingga terjadi seperti ini.

“Karena staf kami tidak mengetahui keadaan dari masing-masing sekolah, apa guru itu rajin masuk sekolah atau tidak. Memang ada guru honorer yang dianggap kutu loncat yaitu pindah - pindah sekolah, sehingga saat dilakukan pendataan verifikasi, maka terjadi kesalahan pendataan, karena guru tersebut memberikan data yang tidak benar. Jadi kami sedang melakukan pendataan kembali terhadap data para guru honorer. Sekarang pendataannya sedang berjalan,” aku Tasrik.

Senin (31/12/2018), sejumlah guru honorer di wilayah Kabupaten Banggai yang tidak terdaftar sebagai penerima honor daerah (Honda) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai untuk menemui Kadis Tasrik Djibran.

Para guru honorer tersebut sejak pagi hari sudah menunggu di depan ruang kerja Kadisdik Banggai hanya untuk meminta kejelasan atas nasib mereka. Tapi, Kadisdik Banggai, Tasrik Djibran yang masih berada di ruang kerjanya, tidak menyempatkan diri untuk menemui para guru honorer yang sudah lama menanti. Malah, para guru honorer tersebut hanya ditemui oleh salah satu staf Disdik Banggai. RUM

Waduh, Terdaftar Belum Tentu Terima Honor

Tasrik Djibran

BANGGAI RAYA- Anda guru non PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang telah terdaftar sebagai penerima honor daerah atau kerap disingkat honda jangan senang dulu. Rupanya, meskipun sudah terdaftar belum tentu menjadi penerima honda tersebut. Bagaimana bisa? Berikut penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Banggai, Tasrik Djibran.

Tasrik Djibran kepada Banggai Raya via telepon genggam, Kamis (3/1/2019) menjelaskan bahwa masih ada nama guru honorer yang lulus dan tidak lulus tertera di data administrasi Disdik Banggai.

Jadi kata dia, guru honor yang datang mendaftar diakomodir terlebih dahulu. Selanjutnya akan diverifikasi kembali, apakah memenuhi syarat atau tidak. “Data yang ada di Bank Sulteng itu, belum valid untuk secara keseluruhan. Sebab, masih ada nama-nama guru honorer yang lulus dan tidak lulus tertera di data administrasi. Jadi penerima honda yang datang mendaftar diakomodir dulu, baru selanjutnya akan diverifikasi kembali, apa sudah memenuhi syarat atau belum, itu finalnya. Nah itu yang belum ada,” urai Tasrik.

Sebagian guru honorer yang sudah terakomodir di dalam daftar itu sudah menganggap lulus. Padahal belum tentu.

Sekaitan dengan beramai-ramai para honorer itu membuka rekening di Bank Sulteng, karena akan menerima honor daerah, Tasrik menegaskan tidak pernah memerintahkannya. “Tidak demikian, hanya yang kami perintahkan membuka rekening adalah penerima beasiswa. Ini hanya karena miss komunikasi antara dinas dengan bank. Yang betul itu, pembukaan rekening bagi penerima beasiswa. Semua itu karena salah persepsi. Nanti secara kolektif rekeningnya akan dibukakan oleh dinas, supaya tidak terjadi kegalauan bagi guru honorer,” kata Tasrik.

“Tidak ada yang suruh buka rekening, sebab kita masih melakukan verifikasi. Itu isu-isu yang berkembang bahwa dinas sudah menyuruh buka rekening, saya sendiri saja belum mengintruksikan buka rekening, kenapa sudah ada yang buka rekening. Tidak betul itu, bahwa sudah disuruh membuka rekening,” tegas Tasrik Djibran.

Menurut dia, bahwa yang membuka rekening di Bank Sulteng itu adalah para penerima beasiswa, bukan para penerima honda.

Dia menjelaskan, bahwa para guru honorer tersebut datang ke Bank Sulteng Cabang Luwuk untuk pengecekan data.

Informasi berbeda diungkap Kepala Bagian Humas Bank Sulteng Cabang Luwuk, Ari. Ia menjelaskan bahwa Pemda Banggai telah menyurati Bank Sulteng Cabang Luwuk perihal pembukaan rekening bagi para guru honorer sebagai penerima honda.

“Sudah lama surat dari Pemda Banggai ke kami mengenai pembukaan rekening bagi penerima honda. Sudah ada yang membuka rekening mulai Kamis (27/12/2018) minggu lalu. Belum lama, sebagian guru honorer ada yang telah membuka rekeningnya. Tapi, tidak berselang lama dinas menarik kembali. Jadi untuk sementara pembukaan rekeningnya ditunda,” kata Ari di kantor Bank Sulteng Luwuk.

Masing-masing guru honorer penerima honda diwajibkan untuk membuka rekening. Dana Pemda Banggai akan disalurkan ke rekening masing-masing guru honorer tersebut.

Ari meminta Banggai Raya untuk menemui customer service Bank Sulteng. Sebab, CS lah yang paham prosedur membuka rekening.

Dari keterangan CS Bank Sulteng bahwa saat ini pembukaan rekening bagi honda masih ditunda hingga membuka surat Dinas Pendidikan.

“Tapi sebelumnya, sempat kami buka. Sudah ada berapa orang yang telah membuka rekening. Namun, nama mereka sudah ditarik kembali oleh dinas, nanti menunggu himbuan dari dinas. Untuk sementara ini pembukaan rekening dipending dulu. Nanti, kalau sudah ada pengucuran dananya, nama-namanya akan dibuka secara kolektif oleh dinas,” kata CS Bank Sulteng.

“Dan Bukunya langsung kita berikan ke dinas. Nanti bapak berurusan ke dinas, sebab pembukaan rekening secara kolektif dari dinas. Dipendingnya pembukaan rekening itu, baru satu hari diberikan daftarnya, langsung ditarik kembali. Kami sempat melayani dalam satu hari untuk pembukaan rekeningnya. Itu juga pembukaan rekening, karena mereka (guru honorer) yang datang. Karena mereka sudah datang, jadi dinas bilang buka akan saja rekeningnya mereka, tapi bukunya jangan diberikan. Jadi sama saja, buka rekening tapi buku belum diberikan. Bukunya kami tahan, nanti dinas yang bagikan. Persoalan itu, kami yang akan berurusan dengan dinas,” cetus CS Bank Sulteng berparas cantik ini.

DISDIK HARUS TRANSPARAN

Pengangkatan guru non PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang dijatahi semacam gaji per bulan terus menuai keluhan. Seperti guru honor yang telah mendapatkan rekomendasi kepala sekolah, justru tidak menerima honor daerah. Sebaliknya, mereka yang tidak mengantongi rekomendasi tiba-tiba terdaftar sebagai penerima.

Tidak hanya itu, perekrutan penerima honorer daerah juga dinilai tidak transparan. Pasalnya, Dinas Pendidikan Banggai tidak mengumumkan secara terbuka daftar penerima honorer daerah.

Banyaknya keluhan dan diduga tidak transparannya penerimaan honor daerah, menuai kritikan dari sejumlah kalangan. Kritikan itu seperti disampaikan oleh salah seorang akademisi di Kota Luwuk, Sutrisno K Djawa.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor II Unismuh Luwuk itu menyayangkan terkait polemik yang terjadi di Dinas Pendidikan. “Dinas Pendidikan harus transparan. Kalau tidak transparan, tentunya menimbulkan tanda tanya. Berarti ada permainan di dinas atau ada kepentingan,” ujar Sutrisno K Djawa kepada Banggai Raya, Kamis (3/1/2019).

Kemudian ia juga menanyakan, bagaimana bisa guru honor yang direkomendasikan tapi namanya tidak ada, justru guru dari sekolah lain yang dimasukan. “Ini juga sangat aneh, harusnya Dinas Pendidikan itu hanya mengcover, karena yang tahu persoalan itu kepala sekolah,” cetusnya.

Polemik guru honor daerah kata dia, merupakan bukti bahwa Tasrik Djibran gagal dalam memimpin Dinas Pendidikan. “Harus transparan, kalau seperti ini ditutupi, tentu ada niatan untuk memasukan orang-orang dekat mereka. Kami selaku akademisi sangat menyayangkan, dan ini salah satu indikator kegagalan,” kata Sutrisno.

Ia berharap, Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai bisa lebih bijak dan transparan dalam perekrutan guru honor daerah. Jangan sampai kata dia, ada permainan atau mementingkan orang-orang terdekat maupun orang yang berduit.

“Kami harap selaku akademisi, Disdik bisa lebih transparan. Instansi itu orientasinya pelayanan publik. Sehingga transparasi itu sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. RUM/JAD

Mahasiswa KKN Unismuh Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banggai, Sahid Wahid didampingi Kepala PMPKTI BPJS Ketenagakerjaan Banggai, Syamsu Alam saat melakukan pertemuan dengan Wakil Rektor II, Sutrisno K Djawa. FOTO: JAJAD

BANGGAI RAYA- Unismuh Luwuk akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Februari 2019 mendatang. Dan nantinya para mahasiswa itu akan disebar atau ditempatkan di Kabupaten Tojo Una una, selama kurang lebih dua bulan.

Sebagai bentuk kepedulian dan mengingat resiko selama KKN yang bisa saja terjadi, kampus hijau itu mendaftarkan mahasiswa KKN-nya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“LP3M Unismuh Luwuk telah menyerahkan data dan iuran mahasiswa KKN sebanyak 300 orang untuk didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran kepesertaan itu untuk jangka waktu dua bulan, yaitu Februari dan Maret,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai, Sahid Wahid kepada Banggai Raya, Rabu (3/1/2019).

Jumlah mahasiswa yang didaftarkan kata dia, diperkirakan akan terus bertambah. Mengingat pendaftaran KKN masih dibuka, dan kemungkinan yang akan terdaftar sebanyak 500 mahasiswa.
Ia menjelaskan, pada pertemuan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Ketua LP3M Unismuh Luwuk, Sri Sukari Agustina, pihaknya juga menyinggung terkait pengelolaan jaminan hari tua dan pensiun bagi para dosen Unismuh Luwuk. Sehingga ia dipertemukan dengan Wakil Rektor II Unismuh Luwuk, Sutrisno K Djawa.

“Kami menawarkan kerjasama kepada Unismuh Luwuk agar ikut program BPJS Ketenagakerjaan, karena lembaga ini merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melindungi pekerja swasta dari resiko sosial tenaga kerja yang mungkin akan timbul seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua maupun pensiun nantinya,” jelasnya.

Menurutnya, pada pertemuan itu, Wakil Rektor II, Sutrisno K Djawa tertarik dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Namun Unismuh Luwuk akan melakukan kajian terlebih dahulu dan melaporkan ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah. “Jika disetujui akan diusahakan masuk dalam RAB Perubahan, karena anggaran untuk tahun 2019 telah disahkan,” tuturnya.

Bahkan, Sutrisno K Djawa juga kata dia, berharap agar seluruh mahasiswa yang mengikuti atau melaksanakan praktik bisa terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. “Dan kami juga diminta untuk melakukan sosialisasi tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh civitas akademika di bulan Febuari 2019 nanti,” terangnya.

Sahid Wahid berharap, semoga dosen dan pegawai di kampus hijau itu dapat terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga kedepannya, mereka semakin loyal terhadap Unismuh Luwuk, karena telah memperhatikan masa depannya. JAD

Kepsek Harus Miliki Sertifikat

Ichwan Amatahir 

BANGGAI RAYA- Kepala Seksi Kurikulum Bidang Dikdas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, Ichwan Amatahir menyatakan, tahun 2019 ini, Disdik Banggai memprogramkan penguatan kepala sekolah.

“Rencana awal Januari 2019 ini, yaitu pelaksanaan program yang akan didanai melalui APBN yaitu penguatan kepala sekolah, karena kemarin kita sudah melaksanakan penguatan pengawas sekolah. Kepala sekolah pada satuan pendidikan diharuskan memiliki sertifikat, sebab kalau tidak memiliki nomor registrasi sertifikat kepala sekolah, konsekuensinya pada pencairan bantuan dana dari pusat,” kata Ichwan Amatahir kepada Banggai Raya, belum lama ini, di ruang kerjanya.

Bagi kepala sekolah yang tidak memiliki registrasi sertifikat akan berpengaruh terhadap seluruh bantuan dari pemerintah pusat. “Sangat berpengaruh dengan semua bantuan dari pusat,” cetusnya.

Sebab katanya, pemerintah pusat mulai menjalankan Permendikbud yang terbaru, yaitu Permendikbud nomor 6 tahun 2018. “Selama ini seluruh kepala sekolah belum memiliki registrasi sertifikat kepala sekolah, karena sebelumnya belum terlalu ketat, tapi pada tahun 2019 ini akan diperketat terhadap seluruh guru yang akan menjadi kepala sekolah pada satuan pendidikan mulai tingkat SD sampai SMP,” tandasnya.

Untuk diketahui, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah merupakan peraturan pengganti dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2015 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah atau madrasah. Berdasarkan Permendikbud ini, guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengolah sekolah dalam upaya meningkatkan pendidikan dengan persyaratan yang telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 yaitu :

Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B, memiliki sertifikat pendidik, bagi guru PNS memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c, pengalaman mengajar paling sedikit 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 ( tiga) tahun di TK/TKLB.

Aturan lainnya cukup banyak mengatur ketentuan kompetensi yang harus dimiliki seorang kepala sekolah. RUM

Pemda Touna Siap Terima Mahasiswa KKN Unismuh

Wakil Bupati Touna, Admin AS Lasimpala, foto bersama dengan Wakil Rektor II Unismuh Luwuk, Sutrisno K Djawa dan jajarannya beberapa hari lalu. FOTO: ISTIMEWA 

BANGGAI RAYA- Belum lama ini, Wakil Rektor II Unismuh Luwuk, Sutrisno K Djawa bersama Ketua LP3M, Sri Sukari Agustina dan beberapa dosen melakukan kunjungan ke Pemda Tojo Una una. Kunjungan itu diterima langsung oleh Wakil Bupati Tojo Una una, Admin AS Lasimpala pada Jumat (28/12/2018) di ruang kerjanya. 

Wakil Rektor II Unismuh Luwuk, Sutrisno K Djawa mengatakan, kunjungan itu dalam rangka meminta persetujuan Pemda Touna untuk penempatan mahasiswa KKN di kabupaten tersebut. “Surat sudah kita kirim sejak 2 Oktober 2018. Namun sampai kemarin itu belum juga ada balasan. Jadi kita datangi langsung, ternyata surat belum masuk,” kata Sutrisno K Djawa kepada media ini, Rabu (3/1/2019). 

Menurutnya, hasil pertemuan itu pada prinsipnya Pemda Touna siap menerima mahasiswa KKN Unismuh Luwuk. “Prinsipnya mereka siap menerima, welcome. Dan kita akan susul kembali dengan surat resmi ke Pemda Touna,”jelasnya. Bahkan kata Sutrisno, Pemda Touna berharap semua kecamatan yang ada di daerah tersebut bisa terisi oleh mahasiswa KKN. “Pemda Touna inginkan seperti itu, baik kecamatan yang di darat maupun laut bisa terisi semua,” tuturnya. 

Perlu diketahui, Panitia dan LP3M telah turun untuk menyurvei lokasi penempatan KKN di Kabupaten Touna. “Kalau KKN-nya akan dilasanakan pada awal Februari. Kami harap, pelaksanaan KKN tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” harapnya. JAD

Unismuh Luwuk Sudah Luluskan 6.065 Alumni

Rektor Unismuh Luwuk, Dr. Farid Haluti tengah mewisuda, beberapa waktu lalu. FOTO: JAJAD

BANGGAI RAYA- Hingga tahun 2018, Universitas Muhammadiyah Luwuk yang didirikan H. Basri Sono 19 tahun silam, sudah meluluskan 6.065 alumni yang bergelar sarjana. Dan tahun 2018 ini, menjadi tahun yang paling banyak meluluskan alumni, yaitu 759 wisudawan.

Banyaknya sarjana yang telah dilahirkan kampus hijau itu merupakan capaian dan prestasi luar biasa. Dan tentunya, memberikan dampak positif, dalam menunjang pembangunan khususnya di Kabupaten Banggai, maupun kabupaten sekitar.

Selain mampu mencetak ratusan sarjana baru setiap tahunnya, Unismuh Luwuk yang dipimpin oleh Dr. Farid Haluti juga mampu merekrut ribuan mahasiswa baru (Maba). Beberapa tahun terakhir, kampus hijau itu bisa merekrut seribuan maba. Bahkan, di tahun 2018 ini, Unismuh Luwuk menerima 1.200 mahasiswa.

Tingginya kepercayaan masyarakat, tentunya tidak lepas dari kerja keras dan upaya Farid Haluti bersama jajarannya. Tidak henti-hentinya, pihak kampus terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dosen, menaikan akreditasi program studi (Prodi), dan meningkatkan sarana prasarana kuliah.

Bicara soal SDM dosen, bagi Unismuh Luwuk sepertinya tak perlu diragukan lagi. Saat ini Unismuh Luwuk memiliki lima orang dosen bergelar doktor, dan puluhan dosen bergelar strata dua (S2). Bahkan, tahun depan ada lima dosen lagi yang akan selesai studi doktornya. Maka secara otomatis, tahun depan kampus hijau itu akan memiliki 10 dosen bergelar doktor.

Lima dosen yang saat ini telah bergelar doktor itu adalah, Dr. Farid Haluti dosen di Fakuktas Agama Islam, Dr. Moh Gifari Sono dan Nurhidayah Layoo dosen di Fakultas Ekonomi, Mashuri di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Mukhtar Lutfie dosen Fakultas Teknik yang baru saja sukses mengikuti sidang promosi doktor di Universitas Hasanuddin.

Selain memiliki lima dosen bergelar doktor, Unismuh Luwuk juga memiliki tujuh prodi yang terakreditasi B, dari 15 prodi yang ada. Ketujuh prodi itu adalah, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Pemerintahan dan Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), dan Prodi Agrobisnis, Fakultas Pertanian.

Namun capaian tersebut, tidak membuat Farid Haluti puas begitu saja. Bahkan ia berkomitmen akan terus mendorong agar seluruh prodi yang ada di kampus hijau itu bisa terakreditasi B. Begitu juga dengan akreditasi institusi, ia berharap Unismuh Luwuk bisa terakreditasi B. JAD

Akper Luwuk Kukuhkan 44 Ahli Madya Keperawatan

Pengambilan sumpah mahasiswa Akper Luwuk oleh Sekretaris Wilayah PPNI Provinsi Sulteng, NS. Masri DG Taha, S. Kep, NS.

BANGGAI RAYA- Akademi Keperawatan (Akper) Luwuk mewisuda 44 mahasiswa Ahli Madya Keperawatan angkatan ke-XVI pada Kamis (20/12/2018) di Hotel Estrella Luwuk.

Wisuda tersebut digelar dalam sidang senat terbuka yang dipimpin langsung oleh Direktur Akper Luwuk, Sutanto Hambali.

Turut hadir Asisten III Setda Banggai, Ramli Hanis yang mewakili Bupati Banggai, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, Anang Otoluwa, Direktur Poltekkes Palu, Nasrul, Sekwil PPNI Provinsi Sulteng, Masri Dg Taha, Kabid GTK, Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, Arsat Tamagolla, perwakilan Untika Luwuk, Amik Nurmal Luwuk, Unismuh Luwuk dan Civitas Akademika Akper Luwuk, rohaniawan serta para orang tua wisudawan dan wisudawati Akper Luwuk.

Setelah dilaksanakan prosesi wisuda, para wisudawan langsung dilakukan pengambilan sumpah oleh Sekretaris Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Sulteng, Masri Dg Taha. Yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh para rohaniawan dari Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik dan Hindu.

Setelah itu dilakukan penandatanganan berita acara wisuda oleh mahasiswa dari masing – masing perwakilan agama yang disaksikan Direktur Akper Luwuk, Sutanto Hambali, Sekwil PPNI Sulteng, Masri Dg Taha dan Kadis Kesehatan Kabupaten Banggai, Anang Otoluwa.

Selanjutnya, hasil wisudawan dan wisudawati Akper Luwuk angkatan XVI tahun akademik 2017-2018 itu, diserahkan Direktur Akper Luwuk, Sutanto Hambali kepada Pemda Bangga yang diterima oleh Asiten III Setda Banggai, Ramli Hanis dan Kadis Kesehatan Banggai, Anang Otoluwa serta Sekwil PPNI Provinsi Sulteng, Masri Dg Taha.

Direktur Akper Luwuk, Sutanto Hambali dalam sambutannya mengatakan, sesuai amanat undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, bahwa setiap institusi pendidikan harus mampu dan tangguh dalam menyelenggarakan perguruan tinggi dengan baik, meliputi penyelenggara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu katanya, khusus pengembangan pendidikan di bidang jasa, mempedomani UU nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan UU nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, serta peraturan turunannya menjadi jabaran teknis dalam pelaksanaannya.

Akper Luwuk menurutnya, senantiasa berupaya untuk menjaga kualitas input, proses dan output penyelengaraan pendidikan, penelitian serta pengabdian pada masyarakat di bidang pendidikan vokasi.

“Itu yang menjadi Lotus kami, selama tahun 2017 sampai 2018 diantaranya, yaitu selalu melakukan update berbagi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama di bidang standarisasi dan lulusan tenaga kesehatan khususnya di bidang keperawatan. Kemudian menuntut setiap pelaku pendidikan baik dosen maupun tenaga pendidikan harus mampu melakukan tuntutan kompetensi dan capaian pembelajaran yang telah kami tetapkan dalam renstra, terutama berkaitan dengan kegawatdaruratan,” katanya.

“Kepada para wisudawan dan wisudawati serta para orang tua mahasiswa, kami ucapkan selamat. Dan terima kasih kami ucapkan pada para orang tua, yang telah menitipkan putra-putrinya untuk menimba ilmu di Akper Luwuk,” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Poltekkes Palu, Nasrul juga memberikan orasi ilmiah di depan para wisudawan dan wisduwati serta tamu undangan. Serta Asisten III Setda Banggai, Ramli Hanis pada kesempatan itu membacakan sambutan Bupati Banggai, Herwin Yatim. RUM

Ini 12 Wisudawan Terbaik Unismuh Luwuk

Rektor Unismuh Luwuk, Dr. Farid Haluti memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik. FOTO: JAJAD SUDRAJAD

BANGGAI RAYA- Kamis (20/12/2018) kemarin, Universitas Muhammadiyah Luwuk menyelenggarakan prosesi wisuda angkatan ke-XVI yang dilaksanakan di Graha Pemda.

Sebanyak 759 peserta diwisuda oleh Rektor Unismuh Luwuk, Dr. Farid Haluti selalu Pimpinan Sidang Senat Terbuka Luar Biasa. Dari 759 wisudawan itu, 12 orang yang dinobatkan sebagai wisudawan terbaik.

Ke-12 wisudawan itu adalah Deny Triana Sari dari Program Studi (Prodi) Agribisnis, Fakultas Pertanian (Faperta) dengan raihan IPK 3,74. Melani Yulanda Kokundang, Prodi Agroteknologi, Faperta, dengan raihan IPK 3,76.

Puspita Mangendre, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), dengan raihan IPK 3,85. Lusiana Walangi, Prodi Akuntansi, FEB dengan raihan IPK 3,92.

Fitri Dawing, Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP dengan raihan IPK 3,49. Dan Yuniarti, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP meraih IPK 3,69.

Kemudian, Wahyu Ramadhan Prodi Teknik Sipil, Fatek, dengan raihan IPK 3,94. Dan Rahmawati, Prodi Teknik Industri, Fatek meraih IPK 3,70.

Dari Fakultas Perikanan, Prodi Akuakultur diraih wisudawan atas nama Supargo Nasaru dengan raihan IPK 3,74. Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, diraih oleh Iqra Maserang dengan IPK 3,91.

Untuk Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, menobatkan Dian Apriani sebagai wisudawan terbaik dengan IPK 3,68. Dan terakhir dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Olahraga, diraih oleh Sakina dengan IPK 3,84.

Para wisudawan yang dinobatkan sebagai terbaik itu mendapatkan penghargaan. Didampingi oleh orangtua atau wali, mereka menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Rektor Unismuh Luwuk, Dr. Farid Haluti. JAD

Unismuh Luwuk Lahirkan 759 Sarjana Baru

Rektor Unismuh Luwuk, Dr. Farid Haluti tengah mewisuda, beberapa waktu lalu. FOTO: JAJAD

BANGGAI RAYA- Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk sukses menggelar wisuda angkatan ke-XVI pada Kamis (20/12/2018) yang dilaksanakan di Graha Pemda. Sebanyak 759 mahasiswa diwisuda secara resmi oleh Rektor Unismuh Luwuk, Dr. Farid Haluti selaku Pimpinan Sidang Rapat Senat Terbuka Luar Biasa.

Dengan diwisuda, maka 759 wisudawan itu berhak menyandang gelar sarjana.

Rektor Unismuh Luwuk, Dr. Farid Haluti dalam laporan akademiknya menyampaikan selamat kepada para wisudawan yang telah resmi menyandang gelar sarjana. “Selaku Rektor dan juga pribdi menyampaikan selamat kepada para wisudawan serta keluarga dan turut bangga dengan prestasi yang telah dicapai,” kata Farid.

Dengan melaksanakan wisuda, hal ini menunjukan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa Unismuh Luwuk berhasil melaksanakan amanat yang diberikan jntuk mendidik anak-anak bangsa, hingga menjadi sarjana.

“Ini adalah bentuk pertanggungjawaban Unismuh kepada masyarakat. Selanjutnya, para wisudawan akan memasuki fase baru dalam kehidupan sebagai sarjana dan alumni. Olehnya, kita harus bersinergitas bersama-sama menjaga nama baik almamater Unismuh Luwuk,” pesannya.

Farid Haluti berharap, para alumni tidak henti-hentinya belajar, setelah diwisuda ini. Justru kata dia, lahan pengetahuan terbuka luas di jagat raya ini. “Tugas dan tanggung jawab telah menanti anda untuk membantu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih besar lagi. Tunjukan dan buktikan bahwa alumni Unismuh adalah orang-orang yang cerdas, yang mampu bersaing, berkontribusi terhadap pembangunan bangsa Indonesia,” harapnya.

Sebelum menutup laporan akademiknya, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua, wali dan keluarga wisudawan atas kepercayaan yang diberikan kepada Unismuh Luwuk untuk mendidik calon-calon generasi penerus bagsa.

BANJIR APRESIASI
Pada acara sakral tersebut, Unismuh Luwuk mendapatkan banyak apresiasi dan selamat atas pelaksanaan wisuda ke-XVI tersebut.

Apresiasi itu seperti disampaikan oleh Anggota Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhamamdiyah, Prof Achmad Zainuri. “Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyha, kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua wali yang telah mempercayakan Unismuh Luwuk untuk menitipkan putra putrinya, hingga menjadi sarjana,” katanya.

Mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat, tentunya suatu kebanggaan. Sehingga, ia mengapresiasi Unismuh Luwuk. “Kami mohon Unismuh Luwuk terus tingkatkan kualitas, untuk menjaga kepercayaan dan menjaga amanah yang diberikan masyarakat. Selamat kepada wisudawan, semoga ilmu yang didapat selama kuliah bisa dimanfaatkan di tengah-tengah masyarakat,” harapnya.

Senada juga disampaikan oleh Koordinator Kopertais Wilayah VIII, Sulawesi, Maluku dan Papua, Prof. Dr. H. Musafir Pababari yang juga Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. “Selamat kepada wisudawan dan civitas akademika atas pelaksanaan wisuda ini. Semoga Unismuh Luwuk selalu memberikan kontribusi, khususnya di bidang pendidikan untuk kemajuan bangsa, dan negara,” harapnya. Para alumni juga diharapkan mampu mengaktualisasikan ilmunya di tengah-tengah masyarakat.

Sementara, Kasubag Pendidik dan Tenaga Kependidikan LLDikti Wilayah IX Sulawesi, Markus Yan Patarru juga menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Unismuh Luwuk yang telah berjasa dalam mencerdaskan anak bangsa, dengan melahirkan ribuan sarjana.

Perlu diketahui, acara sakral itu juga dihadiri oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Aisyiyah, Pimpinan Wilayah Aisyiyah, Pimpinan Daerah Muhamamdiyah, Ketua BPH Unismuh Luwuk, H. Basri Sono, Staf Ahli, Hasanuddin Idris, Kadis Kesehatan Banggai, Dr. dr. Anang Otoluwa, para orang tua dan keluarga wisudawan serta undangan lainnya. JAD

19 Tahun Berkiprah, Unismuh Luwuk Berkembang Pesat

DR.Farid Haluti (Rektor Unismuh Luwuk)

BANGGAI RAYA- Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk sampai saat ini telah berdiri 19 tahun. Selama 19 tahun, tentunya sudah banyak kontribusi yang dilakukan Unismuh Luwuk untuk daerah ini dan sekitarnya.

Sejak pertama berdiri hingga tahun 2017 lalu, kampus hijau yang saat ini dipimpin oleh DR. Farid Haluti itu telah melahirkan 5.318 alumni dengan gelar strata satu (S1). Belum lagi, Kamis (20/12/2018) hari ini, Unismuh Luwuk akan mewisuda 750 sarjana baru.

Kepemimpinan DR. Farid Haluti, kampus hijau mengalami kemajuan yang begitu pesat. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Unismuh Luwuk menjadi salah satu perguruan tinggi yang layak untuk melanjutkan pendidikan.

Tahun 2018 ini, Unismuh Luwuk mampu menerima 1.200 mahasiswa baru (maba). Jumlah itu tentunya capaian yang luar biasa.

Kesuksesan merekrut mahasiswa baru menembus angka seribuan itu, rupanya tak membuat Farid Haluti, alumnus Magister Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta itu puas begitu saja. Tidak henti-hentinya, ia selaku rektor terus memacu kerja untuk kemajuan kampus tersebut.

Memasuki akhir tahun 2018 ini, Unismuh Luwuk ketambahan satu orang doktor yaitu Mukhtar Lutfie, salah seorang dosen di Fakultas Teknik (Fatek). Muktar Lutfie baru saja selesai mengikuti sidang Promosi Doktor di Universitas Hasanuddin pada tanggal 13 Desember 2018.

Dengan bertambahnya tenaga pengajar bergelar doktor itu, maka kampus hijau itu kini memiliki lima dosen bergelar doktor. “Kelima dosen doktor itu terdiri dari satu dosen di Fakultas Agama Islam (Farid Haluti), dua dosen di Fakultas Ekonomi yakni Moh. Gifari Sono dan Nurhidayah Layoo. Kemudian, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pak Mashuri dan terakhir Pak Lutfie yang baru saja selesai kemarin,” ujar Farid Haluti kepada Banggai Raya, Rabu (19/12/2018) di ruang kerjanya.

Ketambahan satu orang doktor, tentunya suatu kebanggaan bagi kampus hijau tersebut. Dan ini salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas para dosen di Unismuh Luwuk. “Dan tahun depan, ada lima dosen lagi yang akan selesai. Jadi tahun 2019, Unismuh Luwuk akan memiliki 10 dosen bergelar doktor,” katanya.

Lima dosen lagi yang akan selesai di tahun 2019 mendatang adalah Syamsu Adi dosen di Fakultas Perikanan dan Jufri Diko dosen di FISIP. “Ada juga Ibu Ana dan dua dosen lainnya. Jadi tahun depan, kita akan ketambahan lima doktor lagi,” tuturnya.

Selain memiliki lima dosen bergelar doktor, Rektor DR. Farid Haluti juga mampu membawa sejumlah program studi di kampus hijau itu meraih akreditasi B. Dari 15 program studi yang ada, tujuh prodi telah terakreditasi B. Dan tentunya itu suatu capaian yang luar biasa dan patut diacungi jempol atau apresiasi.

Tujuh prodi yang terakreditasi B itu adalah Prodi Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Budidaya Perairan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Agrobisnis, Prodi Manajemen, dan Prodi Ilmu Hukum. “Jadi semuanya ada tujuh prodi yang terakreditasi B. Dan setelah wisuda ini, kita akan dorong lagi prodi lain, mungkin Akuntansi untuk bisa terakreditasi B,” jelasnya.

Dengan memiliki banyak dosen yang bergelar doktor dan 50 persen lebih prodi terakreditasi B, tentunya akan memudahkan Unismuh Luwuk untuk menaikan akreditasi institusi atau kampus menjadi B. “Sebenarnya ini bukan syarat, tapi paling tidak untuk memudahkan kita agar bisa meraih akreditasi B untuk institusi,” pungkasnya. JAD

Insentif Guru Honorer Tak Kunjung Cair

BANGGAI RAYA- Sabar, ya kata sabar ini tepat disematkan kepada para guru honorer atau guru non Pegawai Negeri Sipil. Betapa tidak, insentif yang selayaknya mereka terima sejak beberapa bulan lalu, hingga saat ini nyatanya belum kunjung cair. Nah, karena belum cair itulah, sebaiknya guru non PNS itu bersabar.

Guru non PNS yang akan menerima insentif atau honor itu berjumlah 486. Jumlah ini tersebar di berbagai kecamatan dari jenjang satuan pendidikan mulai PAUD (termasuk di dalamnya TK), sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah pertama.

Honor yang mereka terima itu bervariasi, paling rendah Rp1,5 juta per bulan dan paling tinggi Rp1,8 per bulan. Mereka yang terdaftar sebagai penerima honor itu adalah mereka para guru non PNS yang dinyatakan lolos verifikasi dan tentu memenuhi standar ketentuan. Penerima honor itu di-SK-kan oleh Dinas Pendidikan Banggai.

Para guru non PNS memang menaruh harap, agar insentif segera dicairkan. Bahkan, harapan itu telah terungkap ketika awal mereka dijanjikan segera dibayarkan. Lalu, apa lacur, harapan insentif itu cair belum kunjung tiba.

Apa penyebab hingga dana tersebut belum dicairkan? “Kendalanya di Perbup (peraturan bupati). Sudah ada, tapi Perbupnya masih ada di bagian Hukum Setda Banggai. Jadi persoalannya sekarang masih tarik menarik mengenai regulasinya, itu atas informasi yang kami terima, masih tarik menarik bagian hukum dengan di sini (Disdik Banggai, red) mengenai regulasinya. Tapi itu juga tidak jelas seperti apa,” begitu informasi yang diungkap Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, Arsat Tamagolla kepada Banggai Raya di ruang kerjanya, Selasa (18/12/2018).

Menurut dia, keterangan yang diterima dari kepala seksi ketenagaan PAUD, Bidang GTK bahwa pencairan honorer daerah masih terkendala di peraturan bupati yang belum tuntas perumusannya.

Itulah sebabnya, honor guru itu belum dapat dicairkan, karena regulasi atau payung hukum aturan pelaksana penyaluran dana belum terbit. “Jadi honor itu tidak bisa dicairkan, karena tidak memiliki landasan hukum pembayaran,” ungkap Arsat.

Arsat membenarkan bahwa rancangan peraturan bupati itu telah diasientendi Pemprov Sulteng. Dan saat ini, perbup tersebut berada di tangan Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Banggai.

“Kalau memang Perbup honorer itu sudah ada, pasti langsung dibayarkan. Kendalanya masih pada regulasi mengenai kriteria guru tenaga honorer yang akan menerima dana itu atau kriteria mengenai pengangkatan guru honorer itu,” jelas dia.

Disdik Banggai sebut Arsat, sudah pernah melakukan verifikasi terhadap guru honorer yang akan menerima dana tersebut. Hanya saja, masih ada lanjutan tingkatan verifikasi untuk kriteria teknis, kriteria kemampuan atau skill bagi guru tenaga honorer.

“Masih akan dilakukan verifikasi lanjutan terhadap para guru yang berjumlah 486 orang. Kalau Perbupnya sudah ada, berarti terkendala untuk verifikasi kriteria bagi penerima honor itu. Kami sudah sampaikan hal itu sama Pak Kadis mengenai kriteria, tinggal penetapannya, seperti apa kriteria penerima itu,” cetusnya.

Kriteria itu bisa gugur dengan sendirinya, karena salah satu kebijakan. “Kita melihat bagaimana kebijakan pimpinan nantinya. Insya Allah, tidak akan menyeberang tahun, sebab kalau sampai menyeberang tahun anggaran itu, artinya tidak bisa lagi dicairkan, maka kembali ke kas daerah,” pungkasnya. RUM

Tak Pernah Dibantu Pemda, PGRI Tombok Dana Panitia HUT Belasan Juta

BANGGAI RAYA - Selama tiga kali pelaksanaan kegiatan perayaan HUT PGRI di Kabupaten Banggai, Pemda Banggai tidak pernah mengucurkan dana untuk membantu kegiatan tersebut.

Yang paling anyar, panitia pelaksana perayaan HUT PGRI dan peringatan Hari Guru Nasional (HGN) ke-73, yang dipusatkan di Kecamatan Bunta bulan November lalu, harus menomboki dana sebesar Rp11 juta, untuk pembayaran honorarium panitia.

Hal itu disampaikan Sekretaris PGRI Kabupaten Banggai, yang juga ketua panitia pelaksana HUT PGRI dan HGN tahun 2018, Zulkifli Mile kepada Banggai Raya, saat dikonfirmasi, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, baru-baru ini.

“Selama ini belum pernah ada bantuan dari Pemda Banggai untuk kegiatan pelaksanaan HUT PGRI di wilayah Banggai. Baik pelaksanaan di Kecamatan Bualemo dan di Kecamatan Luwuk lalu, pengurus PGRI belum pernah mendapatkan bantuan," ujar Zulkifli Mile.

Menurutnya, selama ini pelaksanaan HUT PGRI hanya mengandalkan iuran anggota.
“Dari sejak kegiatan di Bualemo, dari Pemda tidak ada, di Kecamatan Luwuk juga tidak ada. Untuk di Kecamatan Bunta sepertinya ada lampu hijau dari Pemda Banggai untuk memberikan bantuannya, kami sudah mengajukan proposal,” kata dia.

Menurut mantan Kepala SMPN 3 Luwuk ini, kemungkinan Pemda Banggai akan mengucurkan dana untuk membantu panitia pelaksana HUT PGRI di Kecamatan Bunta.

“Sebab kami sudah mendesak pihak Pemda Banggai. Kami akan gunakan dana bantuan dari pemda jika ada, untuk membayar panitia. Kami ada menomboki dana sebesar Rp11 juta. Jumlah panitia sebanyak 61 orang,” tambahnya. RUM

4 Santri Daarul Hikmah Juara di MTQ Balut

Kasek Salahgunakan KIP, Akan Disanksi

BANGGAI RAYA- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, Tasrik Djibran menegaskan kepada para kepala sekolah di tingkat SD dan SMP untuk tidak menyalahgunakan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) miliik peserta didik.

Jika itu terjadi, Tasrik Djibran berjanji, akan memberikan sanski. “Bantuan Dana KIP itu adalah merupakan kewenangan dari para peserta didik yang berada pada satuan pendidikan di wilayah tersebut. Tidak bisa diutak-atik oleh siapa pun, termasuk kepsek dan guru, tidak bisa diganggu gugat, karena itu adalah hak dari para peserta didik,” tekan Kadisdik Banggai, Tasrik Djibran kepada Banggai Raya di ruang kerjanya, baru-baru ini.
Dana KIP itu menurutnya, merupakan bantuan dari pemerintah pusat melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bagi para peserta didik. Dananya digunakan untuk membiayai proses pendidikan.
Dia menegaskan, apabila para kepala sekolah atau guru di satuan pendidikan, baik itu tingkat SD maupun SMP yang menyalahgunakan dana KIP, maka akan ditindaki sesuai dengan aturan yang ada.
“Dana itu akan dipergunakan siswa untuk proses melanjutkan sekolah. Kalau sampai kami dapatkan, maka kami akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah atau guru itu, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami berjanji akan mengambil tindakan tegas, kalau sampai kami temukan,” ujarnya.

Dinas Pendidikan katanya, sudah pernah menemukan, kepala sekolah menyalahgunakan dana KIP itu. “Kami sudah tindaki, kami nonjobkan dari jabatannya sebagai kepala sekolah,” ungkapnya.
Untuk diketahui, PIP merupakan kerjasama tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag).
PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin, atau prioritas untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal (SD/MI, hingga anak lulus SMA/SMK/MA), maupun pendidikan non formal (paket A hingga paket C, serta kursus standar).

Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkina putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya.
Setiap penerima bantuan pendidikan PIP hanya berhak mendapatkan satu KIP. Siswa bisa mendaftar dengan membawa kartu keluarga sejahtera (KKS) orang tuanya ke lembaga pendidikan terdekat.
Besaran dana PIP yang diterima peserta didik, yaitu untuk SD/MI/ Paket A sebesar Rp450 ribu per tahun, SMP//MTs/ Paket B sebesar Rp750 ribu per tahun, bagi peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C sebesar Rp1 juta per tahun.

Dana PIP dapat digunakan untuk membantu biayai pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah atau kursus, uang saku dan biayai transfortasi, biaya praktik tambahan, serta biaya uji kompetensi. RUM