 |
| SEJUMLAH guru honorer di depan ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Banggai menanyakan nasib mereka yang tidak terakomodir sebagai penerima honor daerah. FOTO: RUM LENGKAS |
Terhadap beragam tudingan miring itu, Kepala Dinas Pendidikan Banggai, Tasrik Djibran angkat bicara. Di awal pembicaraan di ujung telepon, Tasrik Djibran menegaskan bahwa guru honorer tersebut saat diterima untuk mengabdi di satuan pendidikan dengan alasan hanya mencari pengalaman.
Kemudian kepala sekolahlah yang mengajukan guru honorer tersebut sebagai penerima honor dari pemerintah daerah. “Jadi bukan kami yang mengajukan, tapi kepala sekolah. Kami hanya melakukan verifikasi,” tekan Tasrik, Kamis (3/1/2019).
Atas masalah itu, Tasrik mengaku, mereka saat ini tengah mengkaji kembali daftar guru honorer tersebut. Kenapa mesti didata kembali? Sebab, data-data yang diberikan para guru honorer tidak semuanya valid. Ada juga yang belum valid. “Makanya, kami membutuhkan waktu untuk kroscek kembali data-data tersebut, kalau sudah valid baru kami akan sampaikan. Jadi mereka honorer itu diangkat atas persetujuan kepala sekolah,” jelasnya.
Tasrik menguraikan, para honorer datang ke sekolah itu dengan alasan hanya untuk mengabdi dan mencari pengalaman. Nah, kalau diberikan honorer oleh Pemda sebuah kesyukuran. Namun, ketika tidak diberikan honor itu bukan hak dan kewajiban dinas. “Itu semua berdasarkan penilaian dan kajian serta atas rasa kemanusian oleh dinas pendidikan sesuai dengan arahan dan petunjuk Bupati Banggai,” katanya.
Atas kebijakan pemerintah daerah, diberikanlah honor terhadap guru non PNS. Sayangnya, kebijakan ini justru berkembang isu bahwa ada guru honorer terdaftar di sekolah A, tapi menerima honor dari sekolah B. “Berkembanglah isu-isu persoalan honda ini, ada yang mengatakan guru dari sekolah A terdaftar di sekolah B, itu tidak benar. Kemudian ada yang mengatakan bahwa SMA juga diterima, begitu juga dengan sarjana yang bukan dari jurusan pendidikan, itu tidak benar. Nanti kami perlihatkan bukti-buktinya. Memang ini perlu diluruskan,” tegasnya.
Ia mengatakan, saat pelaksanaan verifikasi awal yang dilakukan staf disdik, para guru honorer memberikan data yang tidak akurat, sehingga terjadi seperti ini.
“Karena staf kami tidak mengetahui keadaan dari masing-masing sekolah, apa guru itu rajin masuk sekolah atau tidak. Memang ada guru honorer yang dianggap kutu loncat yaitu pindah - pindah sekolah, sehingga saat dilakukan pendataan verifikasi, maka terjadi kesalahan pendataan, karena guru tersebut memberikan data yang tidak benar. Jadi kami sedang melakukan pendataan kembali terhadap data para guru honorer. Sekarang pendataannya sedang berjalan,” aku Tasrik.
Senin (31/12/2018), sejumlah guru honorer di wilayah Kabupaten Banggai yang tidak terdaftar sebagai penerima honor daerah (Honda) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai untuk menemui Kadis Tasrik Djibran.
Para guru honorer tersebut sejak pagi hari sudah menunggu di depan ruang kerja Kadisdik Banggai hanya untuk meminta kejelasan atas nasib mereka. Tapi, Kadisdik Banggai, Tasrik Djibran yang masih berada di ruang kerjanya, tidak menyempatkan diri untuk menemui para guru honorer yang sudah lama menanti. Malah, para guru honorer tersebut hanya ditemui oleh salah satu staf Disdik Banggai. RUM
