BANGGAI RAYA- Persentase jumlah warga miskin di Kabupaten Banggai mengalami penurunan. Kepastian menurunnya angka kemiskinan di kabupaten bermotto “Momposaangu Tanga Mombulakon Tano” itu berdasarkan hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Banggai.
Untuk tahun 2017 tercatat 9,20 persen. Jadi ada penurunan dari tahun 2016 lalu, sebesar 9,42 persen, turun 0,22 persen angka kemiskinan.
Kepala Kantor BPS Banggai, Muhammad Said menuturkan, banyak orang yang kurang paham atau kurang mengerti bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah ini tinggi, dibarengi dengan angka kemiskinannya juga harus rendah.
“Jadi angka kemiskinan di daerah ini pada tahun 2017 lalu, ada penurunan sedikit. Untuk tahun 2018 yang disurvei pada Maret dan September 2018, kami masih menunggu hasilnya, biasanya bulan Desember begini sudah ada laporan hasil data survei. Kami belum dapat hasilnya untuk tahun 2018,” ujar Kepala Kantor BPS Banggai, Muhammad Said kepada Banggai Raya di ruang kerjanya, baru baru ini.
Apabila laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banggai tinggi, maka angka pengangguran dan kemiskinan juga harus rendah. Sebab, pengaruh angka pengangguran dan kemiskinan ada garis lurusnya dengan pertumbuhan ekonomi di salah satu daerah.
Dengan satu catatan, pertumbuhan ekonomi daerah ini seharusnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Maksudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas, pertumbuhan ekonomi itu, betul-betul bergerak di semua sektor.
“Ada 17 sektor yang sekarang kita kategori untuk dilakukan pemantauan, itu semuanya harus bergerak. Dari sektor A sampai dengan sektor Q itu bergerak semuanya, nah kalau itu bergerak semua, maka secara otomatis bisa menyerap tenaga kerja. Nah, kalau sudah menyerap tenaga kerja, berarti teorinya bahwa pengangguran akan berkurang,” katanya.
Memang banyak teori yang mengatakan, kenaikan satu persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap tenaga kerja. Banyak teori ekonomi yang berprinsip seperti itu, tapi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, semua sektor bergerak.
“Tapi kapan pertumbuhan ekonomi timpang, karena pertumbuhan ekonomi digerakkan dengan faktor modal yang besar, dengan teknologi yang besar pula, maka jangan berharap pertumbuhan ekonomi itu bisa menyerap tenaga kerja atau bisa menyerap pengangguran,” urainya.
“Kenapa, karena banyak hal yang mempengaruhi, salah satunya adalah SDM-nya. Orang selalu menyoroti di daerah ini memiliki DS-LNG, tapi berapa orang yang direkrut oleh DS-LNG. Sampai dengan hari ini, baru satu kali mengirimkan tenaga lokal pergi belajar di Cepu, sekarang sudah mengoperasikan mesin di sana (DS-LNG), apa di CPP Matindok, CPP Sinorang dan Dongin. Itukan putra daerah hanya terserap sekira 60 orang,” jelasnya.
Yang banyak kemarin itu katanya, adalah sebagai pekerja kasar dan atau dari luar daerah, memang diterima warga yang berada di sekitar perusahaan itu berdiri, tapi sebagai pekerja kasar, bukan pada tempat yang memiliki skiil.
Warga di sekitar yang digunakan bukan untuk mengoperasikan mesin, sebab tidak memiliki skiil dan SDM. “Perusahaan itu bukan teknologi tinggi, tapi risiko tinggi, di mana kita salah pencet, bisa terjadi kebakaran, salah pencet bisa meledak pipa, kalau meledak pipa berapa jiwa yang akan menjadi korban. Sebab SDM kita tidak siap, salahnya kita pada saat ekspolarasi kemarin, sebelum eksploitasi, kenapa kita tidak siapkan generasi untuk bisa diperkerjakan dengan membuka jurusan pertambangan. Di sini ada Untika Luwuk dan Unismuh Luwuk. Kita terlena dengan itu, sebab kita akan menjadi penonton di daerah kita sendiri,” tandasnya. RUM
