BANGGAI RAYA- Akun media sosial (medsos) peserta Pemilu yang didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), wajib ditutup pada hari terakhir masa kampanye. Hal itu disampaikan anggota Bawaslu Banggai, Muh. Adamsyah Usman, mengutip penegasan Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen, saat menjadi narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pengawasan partisipatif pemilihan umum, di Sigi, Selasa (4/12/2018).
Menurut Adamsyah Usman, aturan itu sesuai dengan Perbawaslu No. 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye Pemilu. Sementara itu, terkait dengan akun medsos pribadi yang tidak didaftarkan di KPU sifatnya bebas.
“Jadi, akun yang sifatnya pribadi itu bebas, bisa memuat gambar ataupun stiker tentang peserta pemilu,” Katanya.
Kordiv Hukum dan Penindakan Pelanggaran ini, juga kembali mengingatkan agar pihak-pihak yang seharusnya netral seperti ASN maupun penyelenggara pemilu dilarang like, komentar serta memberikan dukungan kepada peserta Pemilu.
Jika hal itu ditemukan, maka bisa dilaporkan dan berpotensi melakukan pelanggaran Pemilu.
Terkait semakin dekatnya pelaksanaan voting day yang berimbas pada potensi semakin banyak dan beragamnya pelanggaran di lapangan, pria yang akrab disapa Adam meminta agar seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan partisipatif terhadap Pemilu 2019.
Dia mengatakan, jika ada potensi pelanggaran pemilu, maka masyarakat harus melaporkan kepada Bawaslu. Karena kata dia, jumlah personil Bawaslu belum memadai untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh.
Olehnya, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Menurutnya, pelaksanaan fungsi pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu oleh jajaran pengawas Pemilu sangat ditunjang oleh partispasi masyarakat maupun stakeholder pemilu. FRB
